Page 68 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Pertanyaan 59

Siapa yang dapat diikutsertakan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

Pihak yang diikutsertakan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan

pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan diatur dalam
Permenkumham yakni:
46
a. kementerian yang mengajukan permohonan;
b. kementerian terkait;

c. lembaga pemerintah nonkementerian terkait;

d. lembaga lain terkait;
e. peneliti; dan/atau

f. tenaga ahli termasuk dari lingkungan perguruan tinggi.

Selain pihak sebagaimana dimaksud di atas, juga diikutsertakan:
a. perancang peraturan perundang-undangan, yang diikutsertakan dalam setiap

tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan;
47
48
b. analis hukum, sesuai kebutuhan;
c. analis legislatif, dalam pembentukan UU, Peraturan Daerah Provinsi, dan

49
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan
d. masyarakat, dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk berpartisipasi

memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan
50
pembentukan peraturan perundang-undangan.

46 Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan
Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
40 Tahun 2016, BN Tahun 2016 Nomor 1715, Pasal 13 ayat (7) dan ayat (8).
47 Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 12 Tahun
2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, Pasal 98 ayat (1). Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang
Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan Dan Pembinaannya, PP Nomor 59 Tahun 2015, LN Tahun 2015 Nomor 186, TLN Nomor 5729.
48 Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Nomor 13 Tahun 2022, LN Tahun 2022 Nomor 143, TLN
Nomor 6801, Pasal 98 ayat (1a).
49 Ibid, Pasal 99.
50
Ibid, Pasal 96.
68