Page 66 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Berdasarkan ketentuan Permenkumham Nomor 20 Tahun 2015, dalam hal

terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, dilaksanakan ketentuan
sebagai berikut:

a. wakil dari kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau lembaga
lain terkait melaporkan kepada pimpinan masing-masing untuk mendapat

arahan dan keputusan;

b. dalam hal pada rapat tim kecil terdapat permasalahan, permasalahan
tersebut dilaporkan pada rapat pleno tingkat pimpinan tinggi pratama atau

pimpinan tinggi madya untuk mendapatkan keputusan;
c. dalam hal permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan pada rapat pleno,

akan dilakukan pembahasan dan diputuskan pada rapat tingkat menteri;

d. dalam hal permasalahan tersebut juga tidak dapat diselesaikan pada rapat
tingkat menteri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan

permasalahan kepada menteri koordinator sesuai dengan bidangnya untuk
diputuskan pada rapat tingkat menteri koordinator;

e. hasil keputusan pada rapat tingkat menteri koordinator dirumuskan dalam
rancangan peraturan perundang-undangan dan disepakati dalam rapat

pleno;

f. dalam hal rapat koordinasi tingkat menteri koordinator tidak menghasilkan
keputusan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan

permasalahan tersebut kepada Presiden untuk memperoleh arahan. Arahan
Presiden tersebut dirumuskan dalam rancangan peraturan perundang-

undangan dan disepakati dalam rapat pleno.

Pertanyaan 58

Aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:
Aspek yang perlu diperhatikan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan

pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan paling
sedikit/minimal mencakup 2 (dua) aspek, yakni aspek yang berkaitan dengan

materi muatan dan aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan,
sebagai berikut:

66