Page 62 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 62

1.  tujuan  dan  dasar  penyusunan  rancangan  peraturan  perundang-

                              undangan;
                         2.  gambaran  umum  arah  pengaturan  dan  ruang  lingkup  materi  muatan

                              rancangan peraturan perundang-undangan;
                         3.  keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain;

                         4.  isu krusial yang perlu dibahas; dan

                         5.  hal  lain  yang  berkembang  pada  tahap  penyusunan  panitia
                              antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.

                     c.  dokumen yang harus dilampirkan yaitu:
                         1.  naskah akademik untuk rancangan undang-undang;

                         2.  penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran;

                         3.  keputusan mengenai pembentukan panitia antarkementerian dan/atau
                              antarnonkementerian;

                         4.  rancangan  undang-undang,  rancangan  peraturan  pemerintah,  atau
                              rancangan  peraturan  presiden  yang  telah  mendapatkan  paraf

                              persetujuan  seluruh  anggota  panitia  antarkementerian  dan/atau
                              antarnonkementerian; dan

                         5.  izin prakarsa dalam hal rancangan undang-undang tidak masuk dalam

                              daftar program legislasi nasional; rancangan peraturan pemerintah tidak
                              masuk dalam daftar program penyusunan peraturan pemerintah; atau

                              rancangan  peraturan  presiden  tidak  masuk  dalam  daftar  program
                              penyusunan peraturan presiden.

                         Dokumen tersebut harus disertai dengan dokumen dalam bentuk elektronik.


               Pertanyaan 55

               Apakah rancangan peraturan perundang-undangan yang telah diajukan permohonan
               pengharmonisasian,  pembulatan,  dan  pemantapan  konsepsi  dapat  dikembalikan

               kepada instansi pemrakarsa? Apa parameternya?


                     Jawaban:

                     Secara  normatif,  rancangan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah
                     dimohonkan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan  konsepsi oleh

                     pemrakarsa  kepada  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dapat
                     dikembalikan  kepada  kementerian/lembaga  pemohon  jika  permohonan


                                                                                                       62
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67