Page 61 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 61
Jawaban:
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan
peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian,
atau rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural oleh perancang dilakukan
melalui permohonan secara tertulis dari pemrakarsa (menteri, pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian, atau pimpinan lembaga nonstruktural) kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan dengan melampirkan naskah urgensi atau gambaran
umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan dan rancangan yang
42
akan diharmonisasikan.
Pertanyaan 54
Persyaratan apa yang harus dipenuhi agar suatu rancangan peraturan perundang-
undangan untuk dapat dilakukan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi peraturan perundang-undangan?
Jawaban:
Dalam Permenkumham diatur persyaratan pengharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan yakni:
43
a. permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan peraturan perundang-undangan harus diajukan oleh menteri atau
sekretaris jenderal atas nama menteri. Bagi rancangan peraturan
perundang-undangan yang disiapkan oleh pimpinan lembaga
nonkementerian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan diajukan
oleh menteri yang mengoordinasikan lembaga pemerintah nonkementerian
tersebut.
b. permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan peraturan perundang-undangan harus memenuhi beberapa hal
yaitu:
42
Ibid, Pasal 5.
43 Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian,
Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri
Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015, BN Tahun 2015 Nomor 1257, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.
61
