Page 59 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 59
Pengertian yuridis, Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut
dengan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-
undangan adalah proses penyelarasan substansi Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan,
sehingga menjadi Peraturan Perundang-undangan yang merupakan satu
40
kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.
Pertanyaan 51
Siapa yang berwenang melakukan koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat?
Jawaban:
Yang berwenang melakukan koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat
pusat yaitu:
a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang mengoordinasikan
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan
undang-undang yang berasal dari presiden, rancangan peraturan
pemerintah, dan rancangan peraturan presiden;
Selain itu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur
Jenderal berwenang mengoordinasikan pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri,
Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau
Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural, dengan menugaskan
Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan
pengharmonisasian.
41
40 Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Hukum
dan HAM Nomor 20 Tahun 2015, BN Tahun Nomor , Pasal 1.
41
Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri,
Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga
Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23
Tahun 2018, BN Tahun 2018 Nomor 1134.
59
