Page 64 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 64
untuk melengkapinya. Jika kementerian/lembaga pemohon tidak melengkapi
persyaratan, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengembalikan
permohonan pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan perundang-
undangan tersebut secara tertulis kepada kementerian/lembaga pemohon.
Dalam praktiknya, di tengah proses pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan seringkali
ditemukan adanya kendala yang menghambat kelancaran proses
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan antara lain adanya
penambahan substansi atau materi muatan baru yang mengakibatkan perubahan
konsepsi materi pengaturan yang membutuhkan pencermatan dan kajian secara
mendalam. Kendala tersebut sedianya tidak terjadi dalam proses
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan dan sudah secara tuntas
dibahas dan disepakati pada tahap panitia antarkementerian dan/atau
antarnonkementerian. Dalam kondisi demikian atau berdasarkan keputusan
rapat, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dapat mengembalikan
rancangan peraturan perundang-undangan tersebut kepada pemrakarsa untuk
disempurnakan kembali dan selanjutnya disampaikan kembali permohonan
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan tersebut kepada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pertanyaan 56
Bagaimana mekanisme rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan
rancangan peraturan presiden dilaksanakan?
Jawaban:
Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan
Perundangundangan dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan dan
kebulatan konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
Dalam ketentuan Permenkumham 20/2015 diatur mengenai mekanisme rapat
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan
undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan
presiden meliputi:
64
