Page 65 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

a. rapat persiapan, terdiri atas:

1. rapat internal;
2. rapat bilateral antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

dengan kementerian yang mengajukan permohonan; dan/atau
3. rapat trilateral antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,

kementerian yang mengajukan permohonan, kementerian, lembaga

Pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait.
b. rapat pleno, untuk:

1. memperoleh masukan dari kementerian, lembaga Pemerintah
nonkementerian, dan/atau lembaga lain terkait terhadap substansi

rancangan peraturan perundang-undangan;

2. membahas substansi rancangan peraturan perundang-undangan terkait
masukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

3. memutuskan substansi rancangan peraturan perundang-undangan
yang bersifat krusial; dan/atau

4. membubuhkan paraf persetujuan substansi pada setiap lembar naskah
rancangan peraturan perundang-undangan oleh wakil dari masing-

masing kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, dan/atau

lembaga lain terkait; dan
c. rapat tim kecil dilakukan untuk menyempurnakan rumusan judul,

pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan/atau lampiran sesuai
dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II UU P3.

Pertanyaan 57

Proses apa yang dilakukan dalam hal terdapat permasalahan yang tidak dapat
diselesaikan dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan

konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan?

Jawaban:

65