Page 60 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 60
b. Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani
bidang legislasi (Badan Legislasi) berwenang mengoordinasikan
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan
undang-undang yang berasal dari DPR.
Selain itu pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan peraturan perundang-undangan lainnya di tingkat pusat yang berupa
peraturan menteri/peraturan lembaga/badan dilakukan oleh perancang
peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan
Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan dari Lembaga Pemerintah
Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh
Perancang Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut
Permenkumham 23/2018).
Pertanyaan 52
Bagaimana proses pengajuan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan
rancangan peraturan presiden kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia?
Jawaban:
Permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan
peraturan presiden diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan yang disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan
serta diajukan oleh menteri atau sekretaris jenderal atas nama menteri.
Pertanyaan 53
Bagaimana proses pengajuan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga pemerintah
nonkementerian, atau rancangan peraturan dari lembaga nonstruktural?
60
