Page 56 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dipimpin oleh seorang

ketua yang ditunjuk oleh pemrakarsa dan kepala biro hukum atau kepala satuan
kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan

pada lembaga pemrakarsa, yang secara fungsional bertindak sebagai sekretaris
panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.

Rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian menitikberatkan
pembahasan pada permasalahan yang bersifat prinsipil antara lain mengenai

dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, pokok
pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, jangkauan, arah pengaturan, dan

harmonisasi konsepsi. Dalam tahap panitia antarkementerian dan/atau

antarnonkementerian dilakukan penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan yang meliputi penyiapan, pengolahan, dan perumusan oleh biro

hukum atau satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan
perundang-undangan pada instansi pemrakarsa. Kegiatan penyusunan tersebut

menghasilkan draft rancangan peraturan perundang-undangan yang akan
dijadikan bahan dan sepakati bersama oleh anggota panitia antarkementerian

dan/atau antarnonkementerian. Rancangan peraturan perundang-undangan

yang telah disepakati oleh seluruh anggota panitia antarkementerian dan/atau
antarnonkementerian selanjutnya disampaikan oleh pemrakarsa kepada Menteri

Hukum dan Hak Asasi Munusia untuk dilakukan pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-

undangan.

Pembahasan dalam rapat panitia antarkementerian dan/atau

antarnonkementerian menitikberatkan pada permasalahan yang bersifat prinsipil
antara lain mengenai dasar kewenangan dan/atau dasar delegasi pembentukan

peraturan perundang-undangan , pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan

diatur, jangkauan, tujuan dan arah pengaturan, dan harmonisasi konsepsi
rancangan peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 49

56