Page 54 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 54
Pertanyaan 48
Apa yang membedakan secara mendasar antara tahap panitia antarkementerian
dan/atau antarnonkementerian dengan tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan?
Jawaban:
Hal yang membedakan secara mendasar antara tahap panitia antarkementerian
dan/atau antarnonkementerian dengan tahap pengharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan terdapat
pada kewenangan pengambilan keputusan, baik terkait aspek substansi
maupun teknik penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam
tahap panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian, pengambilan
keputusan merupakan kewenangan ketua panitia antarkementerian dan/atau
antarnonkementerian yang ditunjuk oleh pemrakarsa. Dalam tahap tersebut,
kementerian hukum dan hak asasi manusia dan kementerian terkait lainnya yang
menjadi anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian
berada dalam posisi pihak yang diundang untuk memberikan masukan terhadap
rancangan perundang-undangan yang disusun.
Pemrakarsa selaku pihak yang mengoordinasikan panitia antarkementerian
dan/atau antarnonkementerian dapat menerima atau menolak masukan yang
diberikan oleh anggota panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian
sesuai dengan garis dan arah kebijakan yang ditentukan oleh pemrakarsa.
Sedangkan dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan, kewenangan pengambilan
keputusan berada pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku
koordinator pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan peraturan perundang-undangan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia selaku koordinator dalam pengharmonisasian tersebut tentunya berada
pada posisi yang tidak berkepentingan terhadap rancangan yang disusun,
sehingga pengambilan keputusan pada tahap pengharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dapat
54
