Page 50 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 50

dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Pemndang-undangan

                        untuk mencapai tqiuan tertentu.


               B.1.  PANITIA ANTARKEMENTERIAN

               Pertanyaan 42
               Apa yang dimaksud dengan panitia antarkementerian dan/atau nonkementerian?


                     Jawaban:

                     Panitia  antarkementerian  dan/atau  antarnonkementerian  adalah  panitia  yang

                     dibentuk oleh pemrakarsa sebelum rancangan peraturan perundang-undangan
                     ditetapkan dalam daftar program pembentukan peraturan perundang-undangan.

                     panitia  antarkementerian  dan/atau  antarnonkementerian  mempunyai  tugas
                     menyusun  suatu  rancangan  peraturan  perundang-undangan.  Keanggotaan

                     panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian terdiri atas unsur:


                     a.  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang

                         hukum;
                     b.  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang

                         kesekretariatan negara;
                     c.  kementerian/lembaga  pemerintah  nonkementerian  dan/atau  lembaga  lain

                         yang  terkait  dengan  substansi  yang  diatur  dalam  rancangan  peraturan

                         perundang-undangan; dan
                     d.  perancang peraturan perundang-undangan.


                     Selain keanggotaan tersebut, pemrakarsa dapat mengikutsertakan ahli hukum,

                     praktisi, atau akademisi yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan

                     materi rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun.


                     Panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dipimpin oleh seorang
                     ketua yang ditunjuk oleh pemrakarsa, kemudian Kepala biro hukum atau kepala

                     satuan  kerja  yang  menyelenggarakan  fungsi  di  bidang  peraturan  perundang-

                     undangan  bertindak  sebagai  sekretaris  panitia  antarkementerian  dan/atau
                     antarnonkementerian.




                                                                                                       50
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55