Page 47 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 47
2. pimpinan Dewan Perwakilan Daerah untuk menunjuk alat kelengkapan
Dewan Perwakilan Daerah yang ditugasi mewakili Dewan Perwakilan
Daerah ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang oleh
Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden.
Tata cara penyusunan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan
Rakyat maupun Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
3. rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-
undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. rancangan undang-undang yang
diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga
pemerintahan nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung
jawabnya. Menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian
terkait membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian
dengan surat keputusan.
Ketua panitia antarkementerian menyampaikan kepada pemrakarsa
mengenai hasil perumusan akhir rancangan undang-undang yang telah
mendapatkan paraf persetujuan seluruh anggota panitia antarkementerian
dan/atau antarnonkementerian pada setiap lembar naskah rancangan
undang-undang yang disertai dengan penjelasan atau keterangan
secukupnya.
Untuk penyusunan rancangan undang-undang di luar Prolegnas yang
dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ketentuan Pasal 111 ayat (4)
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2014 tentang Tata Tertib menyatakan bahwa rancangan undang-undang
yang diajukan di luar Prolegnas terlebih dahulu disepakati oleh Badan
Legislasi dan selanjutnya Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
47
