Page 44 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 44

Untuk  melakukan  simplifikasi  atau  penyederhanaan  regulasi,  maka  beberapa

                     materi  muatan  dapat  disatukan  dalam  1  rancangan.  Hal  tersebut  dilakukan
                     dengan  tetap  mempertimbangkan  asas  pembentukan  peraturan  perundang-

                     undangan :
                     a. Kesamaan materi muatan yang diatur: dan

                     b. Dalam 1 jenis peraturan perundang-undangan.


               Pertanyaan 38

               Persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk menentukan suatu rancangan peraturan
               perundang-undangan  masuk  dalam  Prolegnas  prioritas,  progsun  peraturan

               pemerintah, dan progsun peraturan presiden?



                     Jawaban:

                     Penyusunan Prolegnas didasarkan pada:
                         a.  perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

                         b.  perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
                         c.  perintah Undang-Undang lainnya;

                         d.  sistem perencanaan pembangunan nasional;

                         e.  rencana pembangunan jangka panjang nasional;
                         f.  rencana pembangunan jangka menengah;

                         g.  rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan
                         h.  aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.



                     Dalam pengusulan Prolegnas Prioritas tahunan maka harus dilengkapi dengan
                     persyaratan teknis yaitu:

                        a.    naskah akademik;
                        b.    surat keterangan penyelarasan Naskah Akademik dari Menteri

                        c.    rancangan undang-undang
                        d.    surat  keterangan  telah  selesainya  pelaksanaan  rapat  panitia  antar

                        kementerian dan/atau antar non kementerian dari Pemrakarsa

                        e.    surat keterangan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM






                                                                                                       44
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49