Page 48 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 48

untuk  mendapatkan  persetujuan  bersama  dan  hasilnya  dilaporkan  dalam

                         rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan.


                     4.  penyusunan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
                         Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik

                         Indonesia  Tahun  1945,  dalam  hal  ikhwal  kegentingan  yang  memaksa,

                         Presiden  berhak  menetapkan  peraturan  pemerintah  sebagai  pengganti
                         undang-undang.


                         Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014,

                         Presiden  menugaskan  penyusunan  rancangan  peraturan  pemerintah

                         pengganti  undang-undang  kepada  menteri  yang  tugas  dan  tanggung
                         jawabnya  sesuai  dengan  materi  yang  akan  diatur  dalam  peraturan

                         pemerintah pengganti undang-undang tersebut sebagai pemrakarsa. Dalam
                         penyusunan  rancangan  peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang,

                         menteri  tersebut  berkoordinasi  dengan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi
                         Manusia  dan  menteri/pimpinan  lembaga  pemerintah  nonkementerian

                         dan/atau pimpinan lembaga terkait.


                         Rancangan  peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang  yang  telah

                         selesai  disusun  disampaikan  oleh  menteri  sebagai  pemrakarsa  kepada
                         Presiden untuk ditetapkan.


                     5.  penyusunan  rancangan  peraturan  pemerintah  dan  rancangan  peraturan

                         presiden

                         Dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah/rancangan peraturan
                         presiden  pemrakarsa  membentuk  panitia  antarkementerian  dan/atau

                         lembaga  pemerintah  nonkementerian  dengan  surat  keputusan.  Setelah

                         rancangan  disusun  oleh  pemrakarsa  dan  disetujui  oleh  anggota  panitia
                         antarkementerian      dan/atau     lembaga     pemerintah      nonkementerian,

                         rancangan  dilakukan  pengharmonisasian,  pembulatan  dan  pemantapan
                         konsepsi  rancangan  peraturan  pemerintah/rancangan  peraturan  presiden

                         dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di
                         bidang hukum.


                                                                                                       48
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53