Page 48 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 48
untuk mendapatkan persetujuan bersama dan hasilnya dilaporkan dalam
rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan.
4. penyusunan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa,
Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti
undang-undang.
Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014,
Presiden menugaskan penyusunan rancangan peraturan pemerintah
pengganti undang-undang kepada menteri yang tugas dan tanggung
jawabnya sesuai dengan materi yang akan diatur dalam peraturan
pemerintah pengganti undang-undang tersebut sebagai pemrakarsa. Dalam
penyusunan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang,
menteri tersebut berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian
dan/atau pimpinan lembaga terkait.
Rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang telah
selesai disusun disampaikan oleh menteri sebagai pemrakarsa kepada
Presiden untuk ditetapkan.
5. penyusunan rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan
presiden
Dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah/rancangan peraturan
presiden pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau
lembaga pemerintah nonkementerian dengan surat keputusan. Setelah
rancangan disusun oleh pemrakarsa dan disetujui oleh anggota panitia
antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian,
rancangan dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan
konsepsi rancangan peraturan pemerintah/rancangan peraturan presiden
dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang hukum.
48