Page 52 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Menteri koordinator dapat menjadi pemrakarsa dalam hal materi muatan yang

diatur dalam rancangan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan
tugas dan fungsinya.

Pertanyaan 45

Siapakah yang melakukan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan di setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian?

Jawaban:
Pihak yang melakukan koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-

undangan di instansi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian selaku

pemrakarsa adalah biro hukum atau satuan kerja yang menyelenggarakan
38
fungsi di bidang peraturan perundang-undangan.

Ketentuan di atas berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyiapan,

pengolahan, dan perumusan rancangan peraturan pemerintah dan rancangan
peraturan presiden di instansi kementerian/lembaga pemerintah

nonkementerian yang menjadi pemrakarsa.

Pertanyaan 46

Apa yang menjadi titik berat dalam pembahasan pada rapat panitia antarkementerian
dan/atau antarnonkementerian?

Jawaban:

Pembahasan dalam rapat panitia antarkementerian dan/atau

antarnonkementerian menitikberatkan pada permasalahan yang bersifat prinsip
antara lain mengenai dasar kewenangan dan/atau dasar delegasi pembentukan

peraturan perundang-undangan, pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan

diatur, jangkauan, tujuan dan arah pengaturan, dan harmonisasi konsepsi
rancangan peraturan perundang-undangan.

38 Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, LN Tahun
2014 Nomor 199, Pasal 48 ayat (2).

52