Page 55 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

dilakukan secara lebih objektif dengan mempertimbangkan masukan yang ada

sehingga menghasilkan keputusan.
Pengambilan keputusan dalam pengharmonisasian tersebut dilakukan dengan

mempertimbangkan masukan yang ada, sehingga menghasilkan keputusan
yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan secara berimbang dan dapat

diterima oleh semua pihak yang menjadi anggota panitia antarkementerian
dan/atau antarnonkementerian (win win solution).

Di samping itu, dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan

konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia selaku koordinator dalam pengharmonisasian tersebut juga

berwenang untuk memastikan kembali keseluruhan rangkaian proses

penyusunan peraturan perundang-undangan yang ditempuh telah memenuhi
aspek formil maupun materil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, serta memastikan kembali keterlibatan seluruh pemangku
kepentingan atas penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

dimaksud

Panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian adalah panitia yang

ditetapkan oleh pemrakarsa yang bertugas untuk menyusun suatu rancangan
peraturan perundang-undangan. Keanggotaan panitia antarkementerian

dan/atau antarnonkementerian terdiri atas unsur:
a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum;
b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain

yang terkait dengan substansi yang diatur dalam rancangan undang-

undang; dan
c. perancang peraturan perundang-undangan yang berasal dari instansi

Pemrakarsa.

Selain keanggotaan tersebut, pemrakarsa dapat mengikutsertakan ahli hukum,

praktisi, atau akademisi yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan
materi rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun.

55