Page 43 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 43
Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya (peraturan yang
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa
Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi
yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah
undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang
setingkat) merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga,
komisi, atau instansi masing-masing dan disusun berdasarkan perintah peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. Perencanaan
penyusunan Peraturan Perundang-undangan lainnya ditetapkan dengan keputusan
pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun
Pertanyaan 36
Apakah nama atau materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan yang
tercatum dalam daftar Prolegnas, Progsun peraturan pemerintah, atau Progsun
Peraturan presiden dapat berbeda dengan rancangan peraturan perundang-
undangan yang disusun?
Jawaban:
Dalam pembahasan dalam suatu peraturan perundang-undangan dimungkinkan
akan adanya perubahan materi baru yang perlu diatur sesuai dengan
perkembangan atau kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan
perundang-undang, sehingga dapat berbeda dengan judul yang ditetapkan
dalam Program Penyusunan. Asalkan judul rancangan tetap mencerminkan
materi muatan yang akan diatur.
Pertanyaan 37
Apakah beberapa materi muatan yang didelegasikan oleh peraturan perundang-
undangan dapat dibentuk dalam 1 (satu) rancangan peraturan perundang-undangan
pelaksanaan?
Jawaban:
43
