Page 38 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 38

9.  Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Penyelarasan
                       Naskah  Akademik  dan  Naskah  Akademik  hasil  penyelarasan  dengan
                       mengunggah melalui aplikasi penyelarasan naskah akademik.

               Pertanyaan 30

               Apa yang perlu diperhatikan dalam menyelaraskan naskah akademik sehingga dapat
               menghasilkan naskah akademik yang baik?





               Jawaban:

               Untuk menghasilkan naskah akademik yang baik, Penyelarasan Naskah Akademik

               harus  sesuai  dengan  sistematika  dan  substansi  yang  selaras  dengan  RUU
               sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. selain

               itu aspek keterlibatan stake holder, dimana pemrakarsa mengikutsertakan pemangku
               kepentingan  seperti  kementerian/lembaga  terkait,  akademisi,  praktisi,  ahli,  atau

               lembaga swadaya masyarakat.

               Parameter yang digunakan dalam penyusunan NA yang baik sebagai berikut :
               1.    Format  dan substansi per BAB NA sesuai dengan  pada lampiran I Undang-

                     Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-
                     undangan  sebagaimana  terakhir  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  13

                     Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
                     2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

               2.    Substansi  Materi  muatan  mampu  menjawab  atau  menjadi  solusi  atas

                     permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat;
               3.    Substansi materi NA dan RUU Selaras;

               4.    Dilakukan  kajian  dampak  terhadap  penerapan  sistem  baru  dan  dampaknya
                     terhadap beban keuangan negara (lampiran I Undang-Undang Nomor 13 Tahun

                     2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

                     tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  menggunakan
                     antara lain metode RIA dan metode ROCCIPI);

               5.    Adanya partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).


               Pertanyaan 31A





                                                                                                       38
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43