Page 33 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 33

Selain persyaratan substantif di atas, juga menyertakan kesiapan teknis yaitu

                     tersedianya deskripsi konsepsi rancangan undang-undang yang telah melalui
                                                                           32
                     hasil penelitian dan/atau pengkajian yang meliputi:
                     a.  latar belakang dan tujuan penyusunan yaitu memuat pemikiran dan alasan-
                         alasan  perlunya  penyusunan  rancangan  undang-undang  dan  tujuan

                         penyusunan  rancangan  undang-undang  memuat  alasan  pembentukan

                         rancangan undang-undang sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi
                         permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;

                     b.  sasaran  yang  ingin  diwujudkan  yaitu  memuat  sesuatu  yang  ingin  dicapai
                         dengan pengaturan tersebut; dan

                     c.  jangkauan  dan  arah  pengaturan  yaitu  memuat  subyek  dan  obyek  dalam

                         pengaturan  tersebut  serta  cara  untuk  mencapai/mewujudkan  sasaran
                         pengaturan tersebut.





               Pertanyaan 23

               Apakah  rancangan  undang-undang  yang  tercantum  dalam  prolegnas  jangka

               menengah yang merupakan prakarsa pemerintah dapat dialihkan dalam Prolegnas
               prioritas tahunan menjadi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat atau sebaliknya?


                     Jawaban:

                     Rancangan undang-undang yang ada dalam Prolegnas jangka menengah yang
                     merupakan  prakarsa  pemerintah  dimungkinkan  untuk  dapat  dialihkan  dalam

                     Prolegnas prioritas tahunan menjadi prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat atau

                     sebaliknya.  Hal  tersebut  berdasarkan  kesepakatan  antara  pemerintah  dan
                     Dewan Perwakilan Rakyat.

                     Kesepakatan  dimaksud  dapat  berjalan  dalam  pembahasan  di  forum  Badan

                     Legislasi bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini
                     sebagai Kementerian yang menangani urusan di bidang pembentukan peraturan

                     perundang-undangan.  Dilakukan  pada  saat  pembahasan  Program  Legislasi
                     Nasional Prioritas Tahunan.



               32
                  Ibid, Pasal 19.
                                                                                                       33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38