Page 31 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Perencanaan Perubahan/Penggantian Undang-Undang akibat adanya Putusan
Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan melalui perencanaan penyusunan

31
Rancangan Undang-Undang kumulatif terbuka.

Pemrakarsa menyampaikan usul penyusunan Perubahan/Penggantian

Undang- Undang akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang termasuk
dalam kumulatif terbuka kepada Menteri Hukum.

Pertanyaan 21

Apakah Prolegnas jangka menengah yang sudah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan

Rakyat dapat dilakukan evaluasi?

Jawaban:

Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan

dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan. Evaluasi
Prolegnas jangka menengah dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM berkoordinasi

dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kesekretariatan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

dalam negeri, dan Pemrakarsa.

Evaluasi Prolegnas jangka menengah dilakukan untuk menghasilkan

keselarasan dengan:

a. capaian rencana pembangunan jangka menengah nasional;
b. perkembangan kebutuhan hukum dan regulasi dalam pelaksanaan

pembangunan nasional; dan/atau
c. prioritas agenda pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Presiden.

31
Ibid, Pasal 23.
31