Page 29 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

c. rancangan undang-undang;

d. surat keterangan telah selesainya pelaksanaan rapat panitia
antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dari pemrakarsa; dan

e. surat keterangan telah selesainya pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia.

Pertanyaan 19

Apakah Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden dapat mengajukan Rancangan
Undang-Undang di luar Prolegnas?

Jawaban:

Dewan Perwakilan Rakyat/Presiden dapat mengajukan rancangan undang-

30
undang di luar Prolegnas dengan ketentuan:
a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;

dan
b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas

suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh alat

kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang
legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang hukum.

Dalam hal kementerian/lembaga mengajukan rancangan undang-undang di luar

Prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang dilakukan setelah
mendapatkan izin prakarsa dari Presiden. Izin prakarsa dapat diperoleh setelah

pemrakarsa mengajukan permohonan ke Presiden atau berdasarkan
perintah/arahan langsung Presiden dalam rapat sidang kabinet.

Dalam mengajukan izin prakarsa, permohonan harus disertai dengan

penjelasan mengenai konsepsi pengaturan rancangan undang-undang, meliputi:

a. urgensi dan tujuan penyusunan;
b. sasaran yang ingin diwujudkan;

30
Ibid, Pasal 23 ayat (2).
29