Page 25 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Pertanyaan 15

Apa materi muatan yang diatur dalam peraturan menteri, peraturan pimpinan
lembaga pemerintah nonkementerian, atau peraturan pejabat yang setingkat?

Jawaban:

Pendelegasian kewenangan mengatur dari undang-undang kepada menteri,

pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat
dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.
24
Selain hal tersebut, peraturan menteri/pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri mengatur

terperinci atau detail dan yang sangat sering berubah, materi muatan yang tidak

melampaui kewenangannya, dan tidak mengatur lintas kewenangan dengan
menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang

setingkat lain.
Fungsi dari peraturan menteri sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Dasar

25
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah:
a. menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka

penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidangnya;

b. menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan
presiden;

c. menyelenggakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang
yang tegas-tegas menyebutnya;

d. menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan
pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya.

BAB II

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PERENCANAAN

24
Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 12 Tahun
2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, butir 211 Lampiran II.
25
Suprapto, Maria Farida Indrati, 2007, Opcit, hlm...
25