Page 23 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 23

b.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2024  tentang  Peraturan

                         Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan


                         menjalankan  undang-undang  sepanjang  diperlukan  dengan  tidak
                         menyimpang  dari  materi  yang  diatur  dalam  undang-undang  yang

                         bersangkutan. Jika suatu ketentuan pasal atau ayat dalam undang-undang

                         memerlukan pengaturan lebih lanjut namun dalam ketentuan tersebut tidak
                         menyebutkan  secara  tegas  untuk  diatur  dalam  peraturan  pemerintah,

                         Presiden  dapat  menetapkan  peraturan  pemerintah  sepanjang  hal  itu
                         merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang tersebut.



                         Contoh  Peraturan  Pemerintah  untuk  menjalankan  Undang-Undang
                         sebagaimana mestinya yaitu:

                         Peraturan Pemerintah Nomor  56 Tahun  2021 tentang Pengelolaan Royalti
                         Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.


               Pertanyaan 14

               Apa materi muatan yang diatur dalam peraturan presiden? Apa beda materi muatan

               yang diatur antara peraturan presiden dan peraturan pemerintah?


                     Jawaban:
                                                                      21
                     Materi muatan peraturan presiden mencakup:
                     1.  materi yang diperintahkan oleh undang-undang;
                     2.  materi untuk melaksanakan peraturan pemerintahan; atau

                     3.  materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.


                     Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh

                     presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih

                     tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.









               21
                  Ibid, Pasal 13.
                                                                                                       23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28