Page 24 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut

perintah undang-undang atau peraturan pemerintah secara tegas maupun tidak
22
tegas diperintahkan pembentukannya.

Peraturan presiden untuk menjalankan undang-undang adalah “sepanjang

diperlukan” dan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang

yang bersangkutan. Dengan demikian terdapat “kewenangan yang bersifat
diskresi” (discretionaire bevoegdheid) Presiden untuk menetapkan peraturan

pemerintah, asalkan regulasi itu memang diperlukan oleh Presiden sebagai
dasar hukum untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan, yang

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Presiden memegang “kekuasaan pemerintahan”.

Yang dimaksud dengan, baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan
pembentukannya berarti bahwa pendelegasian pengaturan lebih lanjut dari

pasal atau ayat undang-undang atau peraturan pemerintah boleh dinyatakan,
baik secara tegas maupun tidak tegas (tersirat), sehingga terbuka kewenangan

diskresi (discretionaire bevoegdheid) Presiden untuk menafsirkan “delegasi

yang tidak tegas itu”.
23

Dengan demikian, seharusnya titik berat pendelegasian pengaturan lebih lanjut
dari undang-undang atau peraturan pemerintah adalah dengan peraturan

presiden, bukan secara langsung mendelegasikan kepada peraturan lembaga di
bawah Presiden seperti menteri/lembaga pemerintah nonkementerian.

pendelegasian yang cenderung kepada peraturan menteri/lembaga pemerintah

nonkementerian menyebabkan kontrol (pengawasan) Presiden terhadap produk
legislasi menjadi terbatas. Hal ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya

jumlah peraturan peraturan perundang-undangan secara signifikan, sehingga

menimbulkan masalah obesitas peraturan perundang-undangan.

22 Ibid.
23
Suprapto, Maria Farida Indrati, 2007, Opcit, hlm....
24