Page 21 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau

Yang dimaksud dengan “tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi”
terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
Materi muatan dari Undang-Undang Indonesia yaitu yang mengatur hal-hal

mengenai:
17
a. yang tegas-tegas diperintahkan oleh (Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945) dan TAP MPR;

b. yang mengatur lebih lanjut ketentuan (Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945);

c. yang mengatur hak asasi manusia;
d. yang mengatur hak dan kewajiban warga negara;

e. yang mengatur pembagian kekuasaan negara;
f. yang mengatur organisasi pokok lembaga-lembaga tertinggi/tertinggi

negara;

g. yang mengatur pembagian wilayah/daerah negara;
h. yang mengatur siapa warga negara dan cara memperoleh/kehilangan

kewarganegaraan;
i. yang dinyatakan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan Undang-

Undang.

Pertanyaan 12

Materi muatan apa saja yang dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang?

Jawaban:

17 Suprapto, Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, Materi Muatan, Jilid I, (Jakarta:
Kanisius, 2007) Hal 234.

21