Page 22 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 22

Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan

                                                       18
                     materi muatan undang-undang.


                     Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-
                     undangan  yang  ditetapkan  oleh  presiden  dalam  hal  ihwal  kegentingan  yang

                                19
                     memaksa.

               Pertanyaan 13

               Apa materi muatan yang diatur dalam peraturan pemerintah?


                     Jawaban:

                     Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-
                                                       20
                     undang sebagaimana mestinya.

                     Yang dimaksud dengan “menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”

                     adalah    penetapan    peraturan    pemerintah    untuk  melaksanakan  perintah
                     undang-undang atau  untuk  menjalankan undang-undang sepanjang  diperlukan

                     dengan  tidak  menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang

                     bersangkutan.


                     Berdasarkan hal tersebut ada dua hal pengertian “menjalankan undang-undang
                     sebagaimana mestinya”:

                     a.  untuk melaksanakan perintah undang-undang;
                         Undang-undang secara tegas dalam pasal atau ayat mencantumkan frasa

                         pendelegasian materi dan jenis peraturan perundang-undangan yang akan

                         didelegasikan.
                         Contoh Peraturan Pemerintah yang merupakan delegasi langsung yaitu:

                              Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2018  tentang  Kecamatan

                              merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
                              tentang Pemerintahan Daerah



               18   Indonesia,  Undang-Undang tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan, UU  Nomor  12  Tahun
               2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, Pasal 11.
               19  Ibid, Pasal 1 angka 4
               20
                  Ibid, Pasal 12
                                                                                                       22
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27