Page 27 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 27

Tanggapan                                Penyusunan
                                                           terhadap           Pembahasan            Prolegnas
                 Inventarisasi         Penyiapan          rancangan               dan
                                         penyusunan                                                antara DPR,

                     RUU                                     awal             persetujuan
                                       Prolegnas                                                    DPD, dan
                                                           Prolegnas           Prolegnas
                                                           oleh K/L                                 Presiden


                     Prolegnas  merupakan  skala  prioritas  program  pembentukan  undang-undang

                     dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang terdiri atas:

                     a.  Prolegnas jangka menengah 5 (lima) tahun; dan
                     b.  Prolegnas prioritas tahunan.


                     Prolegnas memuat program pembentukan undang-undang dengan judul, materi

                     yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
                     Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan

                     lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan undang-undang

                                    27
                     yang meliputi:
                     a.  latar belakang dan tujuan penyusunan;

                     b.  sasaran yang ingin diwujudkan; dan
                     c.  jangkauan dan arah pengaturan.


                                                                                                    28
                     Penyusunan daftar rancangan undang-undang Prolegnas didasarkan atas:
                     a.  perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

                     b.  perintah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
                     c.  perintah undang-undang lainnya;

                     d.  sistem perencanaan pembangunan nasional;

                     e.  rencana pembangunan jangka panjang nasional;
                     f.  rencana pembangunan jangka menengah;

                     g.  rencana kerja pemerintah dan rencana strategis Dewan Perwakilan Rakyat;
                         dan

                     h.  aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.




               27
                   Indonesia,  Undang-Undang tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan, UU  Nomor  12  Tahun
               2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, Pasal 19.
               28
                  Ibid, Pasal 18.
                                                                                                       27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32