Page 32 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Pada lingkungan pemerintah, evaluasi Prolegnas jangka menengah dilakukan

berdasarkan usulan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disampaikan kepada

Presiden guna mendapatkan Persetujuan.

Hasil perubahan Prolegnas jangka menengah yang telah disetujui oleh Presiden

disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Badan Legislasi Dewan

Perwakilan Rakyat untuk selanjutnya dibahas bersama.

Pertanyaan 22
Apakah yang menjadi persyaratan pengusulan rancangan undang-undang untuk

dapat masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah?

Jawaban:

Rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar Prolegnas jangka
menengah harus memenuhi syarat substantif sebagaimana tercantum dalam

ketentuan Pasal 18 UU P3 dan jo Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun

2014 sebagai berikut:
a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. perintah undang-undang lainnya;

d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;

f. rencana pembangunan jangka menengah;

g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis Dewan Perwakilan Rakyat;
dan

h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

32