Page 35 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

b. penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi

undang-undang; atau
c. pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah

pengganti undang-undang,
tidak perlu disertai dengan Naskah Akademik, namun harus disertai dengan

keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pertanyaan 27

Bagaimana proses penyusunan Naskah Akademik?

Jawaban:

Penyusunan naskah akademik dapat dikategorikan baik apabila naskah akademik
yang dihasilkan memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

a. Format penulisannya sesuai dengan teknik penyusunan sebagaimana diatur
dalam lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011; dan

b. materi muatannya mampu menjawab atau menjadi solusi terhadap permasalahan
dan kebutuhan hukum Masyarakat.

Untuk menjamin terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka

penyusunan naskah akademik baik sistemika maupun perumusannya harus
berpedoman pada lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Teknik Penyusunan

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi, Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun untuk

memenuhi persyaratan pada huruf b, penyusun harus memastikan penyusunan
naskah akademik:

a. Mendasarkan pada hasil penelitian atau pengkajian hukum, dan hasil penelitian

lainnya terhadap suatu masalah tertentu atau mendasarkan pada hasil analisis
dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian atau kajian yang

digunakan harus merupakan kajian atau penelitian yang dapat dipertanggung

jawabkan secara ilmiah dan penyusunannya dilakukan dengan metode tertentu.
Selain itu, penyusunan harus mendasarkan pada penelitian atau pengkajian yang

menggambarkan implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur terhadap
aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan

negara. Beberapa contoh penelitian yang dapat digunakan antara lain cost and
benefit analysis (CBA), regulatory impact assessment (RIA), dan ROCCIPI

35