Page 36 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

(Rules, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology);

dan
b. Memastikan adanya keterlibatan masayarakat dalam proses penyusunan naskah

akkademik sebagai bentuk pelaksanaan partisipasi bermakna.

Pertanyaan 28

Bagaimana proses penyelarasan NA?

Jawaban:

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada intinya mengatur mengenai
34
Muatan Prolegnas adalah dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang

diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Tehadap
Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan

lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang

kemudian kusus dalam ayat 3 mengatur Materi yang diatur yang telah melalui
pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Proses penyelarasan NA berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 , yaitu:
35
1. Menteri melakukan penyelarasan Naskah Akademik yang diterima dari
Pemrakarsa.

2. Penyelarasan dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah

Akademik.
3. Penyelarasan dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan

mengikutsertakan pemangku kepentingan.

34 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan
35 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

36