Page 28 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 28

Pertanyaan 18

               Rancangan undang-undang apa saja yang dimuat dalam Prolegnas daftar kumulatif
               terbuka?


                     Jawaban:

                     Rancangan  undang-undang  dalam  Prolegnas  yang  dimuat  daftar  kumulatif
                                          29
                     terbuka terdiri atas:
                     a.  pengesahan perjanjian internasional tertentu;

                     b.  akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
                     c.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

                     d.  pembentukan,  pemekaran,  dan  penggabungan  daerah  provinsi  dan/atau

                         kabupaten/kota; dan
                     e.  penetapan/pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.


                     Pemrakarsa  harus  terlebih  dahulu  mengajukan  permohonan  izin  prakarsa

                     kepada  Presiden  dalam  hal  menyusun  rancangan  undang-undang  mengenai
                     pengesahan  perjanjian  internasional  tertentu  dan  pembentukan,  pemekaran,

                     dan penggabungan daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota.


                     Permohonan  izin  prakarsa  kepada  Presiden  disertai  penjelasan  mengenai

                     konsepsi pengaturan rancangan undang-undang, yang meliputi:
                     a.  urgensi dan tujuan penyusunan;

                     b.  sasaran yang ingin diwujudkan;
                     c.  pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan

                     d.  jangkauan serta arah pengaturan.


                     Dalam  hal  Presiden  telah  menyetujui  izin  prakarsa  tersebut,  pemrakarsa

                     menyampaikan usul penyusunan rancangan undang-undang yang masuk dalam

                     kumulatif  terbuka  kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dengan
                     melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi:

                     a.  naskah akademik;
                     b.  surat keterangan penyelarasan naskah akademik dari Menteri;



               29
                  Ibid, Pasal 23 ayat (1).
                                                                                                       28
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33