Page 17 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 17
f. Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan
persetujuan bersama Gubernur.
15
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
16
dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
Jenis peraturan perundang-undangan di atas termasuk hierarki peraturan
perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pertanyaan 9
Bagaimana kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU P3?
Jawaban:
Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
UU P3 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Selain jenis peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) UU P3,
Pasal 8 ayat (1) UU P3 memuat jenis peraturan perundang-undangan lain yang
tidak termasuk hierarki peraturan perundang-undangan yaitu:
“Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah
15 Ibid, Pasal 1 angka 7.
16
Ibid, Pasal 1 angka 8.
17
