Page 12 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 12
b. Lex specialis derogate legi generali peraturan perundang-undangan yang
khusus lebih mengesampingkan berlakunya peraturan perundang-
undangan yang umum; dan
c. Lex superior derogate legi inferior peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
Pertanyaan 8
Apa saja jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan?
Jawaban:
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
8
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Uraian jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal II Aturan Tambahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, istilah yang dipergunakan
untuk Undang-Undang Dasar Republik Indonesia adalah Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kurun
waktu Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2002 telah mengalami 4 (empat)
tahap perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu: 1) Sidang Umum Majelis
Permusyawaratan Rakyat Tahun 1999, tanggal 14 – 21 Oktober 1999
(perubahan pertama); 2) Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat
8
Ibid, Pasal 7 angka 1.
12
