Page 8 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Policy rules merupakan instrumen pengaturan yang ditetapkan oleh pejabat

administrasi pemerintahan berdasarkan kewenangan diskresioner (freis
ermessen) untuk menjalankan tindakan atau menginterpretasikan peraturan

perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal ini dapat
terjadi jika peraturan perundang-undangan belum ada, tidak jelas mengatur,

atau tidak mencakup permasalahan hukum yang ada. Policy rules memiliki

karakter sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengikat
secara umum tetapi tidak tunduk pada ketentuan teknik penyusunan

peraturan perundang-undangan.
Contoh: surat edaran.

B. ASAS DAN JENIS
Pertanyaan 7

Asas apa yang harus diperhatikan dalam membentuk peraturan perundang-
undangan?

Jawaban:

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan UU

6
P3 meliputi:
a. kejelasan tujuan;

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap
pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan

yang jelas yang hendak dicapai.
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang

tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus
dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-

undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat

dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau
pejabat yang tidak berwenang.

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

6 Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, Pasal 5.

8