Page 3 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 3
Norma hukum adalah aturan, ketentuan, tatanan, atau kaidah yang digunakan
sebagai panduan, pengendali tingkah laku, atau sebagai tolok ukur untuk menilai
2
atau memperbandingkan sesuatu.
Norma hukum terdiri atas:
a. norma tingkah laku (gedrags normen);
b. norma kewenangan (bevoegdheids normen); dan
c. norma penetapan (bepalende normen).
Norma tingkah laku ada 4 (empat) tipe, yaitu:
a. larangan (verbod) → kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu, untuk
ketentuan ini digunakan kata “dilarang”;
b. perintah (gebod) → kewajiban umum untuk melakukan sesuatu, untuk
ketentuan ini digunakan:
- kata “wajib” (terkadang ada sanksi yang diberikan, jika melanggar); dan
- kata “harus” (jika terdapat pemenuhan persyaratan);
c. izin (toestemming) pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang
secara umum dilarang, untuk ketentuan ini digunakan kata ”dapat”;
d. pembebasan dari suatu perintah (vrijstelling/dispensasi) → pembolehan
(verlof) khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum
diharuskan, biasanya digunakan kata “kecuali” (jika dirumuskan dalam pasal
tanpa ayat) atau “dalam hal” (jika dirumuskan dalam pasal yang memiliki
ayat).
Norma kewenangan ada 3 (tiga) tipe, yaitu:
a. berwenang (gebonden bevoegdheid);
b. tidak berwenang (onbevoegdheid);
2 Modul Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Metodelogi Penormaan, Kementerian Hukum
dan HAM RI Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia, Tahun 2022.
3
