Page 6 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 6
Mengenai pengertian undang-undang dalam arti materiil, P.J.P Tak mengatakan
bahwa:
"...van een wet in materiele zin spreken we als een besluit van een organ met
wetgevende beveogdheid algemeen, burgers bindende regels bevat...(undang-
undang dalam arti materiil adalah jika suatu lembaga yang mempunyai
kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan mengeluarkan suatu
keputusan yang isinya mengikat umum).
Pertanyaan 5
Siapakah yang dimaksud dengan istilah “lembaga negara atau pejabat yang
berwenang” dalam definisi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 angka 2 UU P3?
Jawaban:
Istilah “lembaga negara atau pejabat yang berwenang” merupakan salah satu
syarat formal pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini
lembaga negara atau pejabat yang berwenang adalah institusi yang memiliki
kewenangan baik secara atribusi maupun secara delegasi untuk dapat
membentuk peraturan perundang-undangan.
Lembaga negara atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan
perundang-undangan:
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan
undang-undang dasar (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945).
2. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-
undang (Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945)
3. Presiden (Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945)
Presiden berwenang menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan
peraturan presiden (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945).
6
