Page 7 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

4. Menteri/lembaga/badan/komisi berwenang menetapkan peraturan

menteri/lembaga (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara atau Undang-Undang
yang memberikan kewenangan).

5. Pemerintahan Daerah (Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah) berwenang menetapkan peraturan daerah (Pasal 18 ayat (6)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945).

Pertanyaan 6

Apa saja jenis instrumen pengaturan?

Jawaban:
Instrumen pengaturan (regulatory instruments) sesuai dengan ketentuan

Directives on Legislation yang digunakan sebagai panduan pembentukan
5
peraturan oleh negara Belanda terdiri atas 3 (tiga) jenis:
a. generally binding regulation;

Yang dimaksud dengan generally binding regulation, yaitu instrumen
pengaturan yang mengikat secara umum antara lain undang-undang (by act

of parliament), peraturan pemerintah (by order in council), dan peraturan
menteri (by ministerial order).

Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam
Pasal 1 angka 2 UU P3 merupakan jenis generally binding regulation.

b. internal regulation; dan

Yang dimaksud dengan internal regulation, yaitu instrumen pengaturan yang
mengatur ke dalam satu kementerian/lembaga yang membentuk peraturan

tersebut dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum

sebagaimana halnya peraturan perundang-undangan.
Contoh: pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis

c. policy rules.

5 Directives of Legislation, Instructions for regulatory drafters, as established by decision of the Prime Minister
of the Netherlands in accordance with the Council of Ministers of 18 November 1992 and amended in 1995,
1996, 1998, 2002, 2005 and 2008.

7