Page 9 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 9

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi

                         muatan”  adalah  bahwa  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-
                         undangan  harus  benar-benar  memperhatikan  materi  muatan  yang  tepat

                         sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
                     d.   dapat dilaksanakan;

                         Yang  dimaksud  dengan  “asas  dapat  dilaksanakan”  adalah  bahwa  setiap

                         pembentukan  peraturan  perundang-undangan  harus  memperhitungkan
                         efektivitas  peraturan  perundang-undangan  tersebut  di  dalam  masyarakat,

                         baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
                     e.   kedayagunaan dan kehasilgunaan;

                         Yang  dimaksud  dengan  “asas  kedayagunaan  dan  kehasilgunaan”  adalah

                         bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-
                         benar     dibutuhkan    dan    bermanfaat      dalam    mengatur      kehidupan

                         bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
                     f.   kejelasan rumusan; dan

                         Yang  dimaksud  dengan  “asas  kejelasan  rumusan”  adalah  bahwa  setiap
                         peraturan  perundang-undangan  harus  memenuhi  persyaratan  teknis

                         penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau

                         istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak
                         menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

                     g.   keterbukaan.
                         Yang  dimaksud  dengan  “asas  keterbukaan”  adalah  bahwa  dalam

                         pembentukan  peraturan  perundang-undangan  mulai  dari  perencanaan,
                         penyusunan,       pembahasan,       pengesahan       atau    penetapan,      dan

                         pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh

                         lapisan  masyarakat  mempunyai  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk
                         memberikan  masukan  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-

                         undangan.


                     Karena peraturan perundang-undangan memuat norma hukum yang mengikat

                     secara  umum,    materi  muatan  suatu  peraturan  perundang-undangan  harus
                     mencerminkan asas:
                                           7


               7
                 Ibid, Pasal 6.
                                                                                                         9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14