Page 14 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

1. perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 membawa konsekuensi kewenangan Majelis Permusyawaratan
Rakyat yang tidak lagi dapat membuat ketentuan yang mengatur, kecuali

yang bersifat ke dalam organ Majelis Permusyawaratan Rakyat sendiri.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga yang dapat

diakui keberadaannya ketika menjalankan fungsi dan kewenangan yang

diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Kewenangan untuk membentuk undang-undang tidak lagi

tertuang dalam amandemen terakhir Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pencantuman Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki
peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 7 ayat

(1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang
masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003

tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal
7 Agustus 2003.

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Yang dimaksud dengan Undang-Undang adalah peraturan perundang-

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan
9
persetujuan bersama Presiden.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Dewan

Perwakilan Rakyat memegang kekuasan membentuk undang-undang.
Lebih lanjut dalam ayat (2) dinyatakan bahwa setiap rancangan undang-

9
Ibid, Pasal 1 angka 3
14