Page 16 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

kementerian/lembaga tersebut belum terbentuk maka tugas dan fungsi

pembentukan peraturan perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

(selanjutnya dalam buku ini kewenangan menteri atau kepala lembaga
11
tersebut disebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

d. Peraturan Pemerintah
Fungsi Peraturan Pemerintah adalah untuk menjalankan Undang-Undang

sebagaimana mestinya.
12

Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana

mestinya” adalah penetapan peraturan pemerintah untuk melaksanakan
perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang

sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur
dalam undang-undang yang bersangkutan.
13

e. Peraturan Presiden

Yang dimaksud Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan

yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan

kekuasaan pemerintahan.
14
Ada 2 hal yang perlu dicermati dalam penyusunan peraturan presiden, yaitu:

1. peraturan presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, hal ini berarti bahwa undang-undang atau

peraturan pemerintah mendelegasikan secara langsung untuk

ditetapkannya suatu peraturan Presiden; dan
2. peraturan presiden untuk menyelenggarakan kekuasaan

pemerintahan.

11
Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Nomor 15 Tahun 2019, LN Tahun 2019 Nomor 183, TLN
Nomor 6398.
12 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 ayat (2).
13
Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 12 Tahun
2011, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234, penjelasan Pasal 12.
14
Ibid, Pasal 1 angka 6.
16