Page 13 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Tahun 2000, tanggal 7 – 18 Agustus 2000 (perubahan kedua); 3) Sidang

Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001, tanggal 1 – 19
November 2001 (perubahan ketiga), dan 4) Sidang Tahunan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Tahun 2002, tanggal 1 – 11 Agustus 2002
(perubahan keempat).

Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dalam hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan dimaksudkan

agar materi muatan peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak
bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU P3, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Perubahan pertama ditempatkan pada Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 11;

2. Perubahan kedua ditempatkan pada Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 12;
3. Perubahan ketiga ditempatkan pada Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 13; dan
4. Perubahan keempat ditempatkan pada Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 14.
Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar

pemberlakuannya.

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Dalam amendemen terakhir Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan

Rakyat kini tidak memiliki lagi kewenangan untuk menetapkan ketentuan
yang bersifat mengatur (regeling). Setidaknya terdapat 2 (dua) alasan yang

melatarbelakanginya, yaitu:

13