Page 20 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 20

undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru

                         yang bertujuan untuk:
                         a.  menghindari kekosongan hukum;

                         b.  menjamin kepastian hukum;
                         c.  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pihak  yang  terkena  dampak

                              perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

                         d.  mengatur hal-hal yang sifatnya transisional atau bersifat sementara.
                     5.  ketentuan penutup

                         Ketentuan penutup memuat:
                         a.  penunjukkan  organ  atau  alat  kelengkapan  yang  melaksanakan

                              peraturan perundang-undangan;

                         b.  nama singkat peraturan perundang-undangan;
                         c.  status peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan

                         d.  saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.


               Pertanyaan 11
               Materi muatan tentang apa saja yang harus diatur dalam undang-undang?



                     Jawaban:
                       Berdasarkan  ketentuan  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011

                       tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana  telah
                       beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

                       tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011
                       tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan yang

                       harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

                     a.  pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara
                         Republik Indonesia Tahun 1945;

                     b.  perintah  suatu  Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;

                     c.  pengesahan perjanjian internasional tertentu;
                       Yang  dimaksud  dengan  “perjanjian  internasional  tertentu”  adalah  perjanjian

                       internasional  yang  menimbulkan  akibat  yang  luas  dan  mendasar  bagi
                       kehidupan  rakyat  yang  terkait  dengan  beban  keuangan  negara  dan/atau

                       perjanjian  tersebut  mengharuskan  perubahan  atau  pembentukan  Undang-
                       Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.


                                                                                                       20
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25