Page 5 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Apa yang dimaksud dengan istilah “dibentuk atau ditetapkan” dalam definisi peraturan

perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU P3?

Jawaban:
Pada dasarnya UU P3, tidak memberikan panduan kapan digunakan kata

“dibentuk” dan “ditetapkan”. Penggunaan kedua istilah tersebut mengacu pada

lembaga yang membentuk atau menetapkan peraturan tersebut. Penggunaan
istilah “dibentuk” digunakan untuk undang-undang dan istilah “ditetapkan”

digunakan untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Istilah “dibentuk” atau “ditetapkan” pada dasarnya mengandung makna yang

sama, tetapi memiliki konteks yang berbeda. Istilah “dibentuk” mengarah kepada
wet in formele zin (undang-undang dalam arti formal). Sementara itu, istilah

“ditetapkan” itu adalah wet in materiele zin (undang-undang dalam arti material).

P.J.P Tak menjelaskan bahwa undang-undang dalam arti formal adalah: "...van
een wet in formele zin spreken we als de regering en de Staten-Generaal

gezamenlijk een besluit nemen volgens een in de Grondwet (apabila pemerintah

bersama dengan parlemen mengambil keputusan, maksudnya untuk membuat
undang-undang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Konstitusi)”.
4

Selanjutnya P.J.P Tak mengatakan: "...wetten in formele zin kumen slechts

worden vastgestelde door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk. We
neomen deze wetten daarom ook wel parlementaire wetten en de formele

wetgever ook wel perlementere wetgever… (undang-undang dalam arti formal

hanya dapat dibentuk oleh pemerintah dan parlemen. Oleh karena itu undang-
undang ini disebut juga undang-undang parlementer dan pembentuk undang-

undang dalam arti formal ini juga disebut pembentuk undang-undang

parlementer).

4 P.J.P Tak, Rechtsvorming in Nederland: een inleiding, (Belanda:Nama Penerbit, 1984), hlm... .
Catatan: Konsultasi dengan Editor Pofesional JICA terkait sumber referensi mana yang dijadikan rujukan.

5