Page 42 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 42

9.  Menteri Hukum melaporkan kepada Presiden Daftar Perencanaan Program

                         Penyusunan peraturan pemerintah dan Peraturan presiden untuk kemudian
                         ditetapkan dengan Keputusan Presiden.


               Pertanyaan 34
               Apakah  kementerian/lembaga  dapat  mengajukan  rancangan  peraturan  pemerintah

               atau  peraturan  presiden  diluar  perencanaan  Progsun  rancangan  peraturan

               pemerintah/ rancangan Peraturan presiden?



                   Jawaban:
                   Kementerian/lembaga dapat mengajukan rancangan peraturan pemerintah atau

                   peraturan presiden diluar perencanaan Progsun melalui:

                   1.  Izin Prakarsa
                       a.  Kementerian/LPNK  menyampaikan  surat  permohonan  penyusunan

                           rancangan peraturan pemerintah/ rancangan Peraturan presiden kepada
                           Presiden melalui Mensetneg.

                       b.  Surat permohonan disertai penjelasan mengenai alasan perlunya disusun
                           rancangan  peraturan  pemerintah/  rancangan  Peraturan  presiden  dan

                           pokok materi muatan.

                   2.  Perintah/ arahan langsung Presiden
                      Atas Risalah rapat sidang kabinet, maka untuk kebutuhan penyelenggaraan

                      pemerintahan,  Pemrakarsa  secara  serta  merta  dapat  langsung  melakukan
                      pembahasan  Rancangan  Peraturan  Presiden  dengan  melibatkan  Menteri,

                      menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain
                      yang terkait”



               Pertanyaan 35
               Bagaimana  proses  perencanaan  penyusunan  rancangan  peraturan  perundang-

               undangan lainnya?


               Jawaban:

               Mengenai    Tata  Cara  Perencanaan  Penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan
               Lainnya diatur pada Pasal 44 Perpres No. 87 Tahun 2014)





                                                                                                       42
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47