Page 69 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024
P. 69
Pertanyaan 60
Apa yang menjadi indikator bahwa suatu rancangan peraturan presiden dinyatakan
mendesak sehingga proses pembahasannya secara serta merta dapat langsung
dilakukan oleh pemrakarsa dengan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM,
menteri/pimpinan LPNK, dan/atau lembaga lain terkait?
Jawaban:
Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 menyatakan bahwa:
“Dalam hal penyusunan rancangan peraturan presiden bersifat mendesak yang
ditentukan oleh Presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan,
Pemrakarsa secara serta merta dapat langsung melakukan pembahasan
rancangan peraturan presiden dengan melibatkan Menteri, menteri/pimpinan
lembaga Pemerintah nonkementerian dan/atau lembaga lain yang terkait”.
"Mendesak" harus dapat dimaknai bahwa rancangan peraturan presiden
tersebut sangat diperlukan segera untuk menyelesaikan suatu permasalahan
dalam penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan petunjuk atau arahan
Presiden baik yang disampaikan secara lisan atau tertulis antara lain dalam
sidang kabinet/rapat terbatas.
Pertanyaan 61
Bagaimana pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap
rancangan undang-undang atau rancangan peraturan presiden pengesahan
perjanjian internasional? Bagaimana jika rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi ditemukan perlu adanya penolakan, reservasi, atau deklarasi
terhadap klausul perjanjian internasional tersebut?
Jawaban:
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan
undang-undang atau rancangan peraturan presiden pengesahan perjanjian
internasional pada dasarnya sama dengan proses pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-
undangan lainnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 dan
Permenkumham 20/2015.
69
