Page 70 - Draft Revisi BUKU TJ Reviu Bu Ning PR Ok_Kirim Pak Unan_18 Des 2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional, Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan
pensyaratan (reservasi) dan/atau pernyataan (deklarasi) terhadap suatu

perjanjian internasional, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian internasional
tersebut.

Pensyaratan dan pernyataan yang dilakukan pada saat penandatangan
perjanjian internasional harus ditegaskan kembali pada saat pengesahan

perjanjian tersebut melalui undang-undang atau peraturan presiden.

Pensyaratan dan pernyataan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia

dapat ditarik kembali setiap saat melalui pernyataan tertulis atau menurut tata
cara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional.

Penolakan dapat dilakukan karena alasan formil atau materiil. Penolakan karena

alasan formil dilakukan apabila perjanjian internasional tersebut tidak memenuhi
prosedur sebagaimana ditentukan dalam perjanjian internasional tersebut dan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Penolakan karena alasan materiil

dilakukan apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal terjadi penolakan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

melakukan pengembalian terhadap rancangan undang-undang atau rancangan
peraturan presiden disertai alasan, antara lain pengesahan perjanjian

internasional tersebut belum memenuhi prosedur.

Jika dalam perjanjian internasional tersebut ditemukan perlu adanya reservasi

atau deklarasi terhadap satu atau beberapa ketentuan maka perlu dilakukan

pencantuman ketentuan pasal atau beberapa pasal mana yang dilakukan
reservasi atau deklarasi

Pertanyaan 62

70