Page 10 - Es Debu
P. 10
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik,
secara garis besar perizinan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum
bagi pemohon dan masyarakat, selain itu pula dengan adanya legalitas
perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah berfungsi sebagai tindakan
preventif.
Seiring dengan disyahkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja yang disertai dengan beberapa Peraturan Pemerintah
turunannya diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang perizinanan berusaha berbasis resiko dan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah
maka diharapkan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan harus berbasis
digital dan terintegrasi secara system.
Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan iklim
investasi serta kegiatan berusaha, maka perlu penguatan peran dan komitmen
Pemerintah guna mendukung dan mengoptimalkan penyelenggaraan perizinan
Berusaha, maka daerah dapat mengembangkan system pendukung
pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Berdasarkan data pada tahun 2018 jumlah realisasi investasi di
Kabupaten Sumenep sebesar Rp. 1.328.896.211.253,- dan pada tahun 2019
sebesar Rp.1.149.360.338.593,- terjadi penurunan sebesar Rp.
179.535.872.660 atau sebesar 1,35% , sedangkan pada tahun 2020 niai
investasi mencapai Rp. 943.133.934.483,- atau menurun lagi dibandingkan
dengan tahun 2019 sebesar Rp. 206.226.404.110,- atau 1,14 %, sebagaimana
gambar di bawah ini :
1
