Page 184 - BUKU 1. PPR INDUSTRI TK. 1
P. 184

BAB I PENDAHULUAN


                        Perkembangan pemanfaatan  tenaga nuklir  diberbagai bidang kehidupan masyarakat

                        begitu pesat. Pemanfaatan tenaga nuklir baik di bidang medis, industri, dan penelitian
                        sangat  diperlukan  dalam  rangka  mengisi  pembangunan  nasional  untuk  mewujudkan
                        kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat,  serta  mencapai  kemampuan  penguasaan

                        teknologi nuklir. Disamping manfaatnya yang begitu besar, tenaga nuklir juga memiliki
                        potensi bahaya radiasi terhadap pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup,

                        sehingga  setiap  kegiatan  pemanfaatan  tenaga  nuklir  diawasi  oleh  Pemerintah.
                        Pengawasan  terhadap  pemanfaatan  tenaga  nuklir  dilakukan  melalui  peraturan,

                        menyelenggarakan perizinan, dan melakukan inspeksi.

                        Modul ini akan membahas peraturann perundangan ketenaganukliran yang berlaku di
                        Indonesia, mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah sampai Peraturan Kepala

                        Badan  Pengawas Tenaga  Nuklir  BAPETEN  yang  berkaitan  dengan  pemanfaatan  zat
                        radioaktif dan atau pembangkit radiasi pengion di bidang industri dan medik.


                        Setelah  mempelajari  materi  ini,  peserta  akan  memiliki  kompetensi  menjelaskan
                        peraturan perundangan ketenaganukliran di Indonesia, dengan indikator keberhasilan :

                        1.  Menjelaskan undang-undang ketenaganukliran;
                        2.  Menjelaskan peraturan pemerintah tentang keselamatan radiasi;

                        3.  Menjelaskan peraturan pemerintah tentang keamanan sumber radioaktif;
                        4.  Menjelaskan peraturan pemerintah tentang perizinan;

                        5.  Menjelaskan peraturan kepala BAPETEN yang terkait dengan bidang industri.
















                                         Peraturan Perundangan Ketenaganukliran, DPK – BRIN, 2023                                                                  | 1
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189