Page 188 - BUKU 1. PPR INDUSTRI TK. 1

Penelitian dan pengembangan tenaga nuklir diselenggarakan terutama oleh dan
menjadi tanggungjawab Badan Pelaksana. Dalam penyelenggaraan penelitian dan
pengembangan, Badan Pelaksana dapat bekerjasama dengan instansi dan badan lain

yang dapat berupa lembaga swasta nasional maupun swasta asing. Dalam hal
pengelolaan limbah radioaktif, maka pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pelaksana,

dan Badan Pelaksana dapat bekerjasama dengan atau menunjuk Badan Usaha Milik
Negara, koperasi dan atau badan swasta.

b. Badan Pengawas

Selain Badan Pelaksana, Pemerintah membentuk Badan Pengawas yang berada di
bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, yang bertugas

melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. Untuk
melaksanakan tugas pengawasan tersebut, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

menyelenggarakan peraturan, perizinan, dan inspeksi.

Pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir bertujuan untuk:

1. menjamin kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman masyarakat,

2. menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta
perlindungan terhadap lingkungan hidup,

3. memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir,

4. meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir untuk menimbulkan

budaya keselamatan di bidang nuklir

5. mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir,

6. menjamin terpeliharanya dan ditingkatkannya disiplin petugas dalam pelaksanaan
pemanfaatan tenaga nuklir.

Pengawasan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Peraturan Perundangan Ketenaganukliran, DPK – BRIN, 2023 | 5