Page 192 - BUKU 1. PPR INDUSTRI TK. 1
P. 192

persyaratan administratif, teknis, dan khusus. Seluruh kelompok pemanfaatan
                           sumber  radiasi  pengion  dan  bahan  nuklir,  memerlukan  persyaratan
                           administratif,  sedangkan  pemenuhan  terhadap  persyaratan  teknis  dibedakan

                           perlakuannya sesuai dengan kelompok pemanfaatan. Persyaratan khusus hanya
                           diperuntukkan  bagi  kelompok  pemanfaatan  A  yang  memerlukan  izin  tapak,

                           konstruksi, komisioning, operasi dan / atau penutupan.


                       b.  Pengecualian  dari  kewajiban  memiliki  izin  Pemanfaatan  Sumber  Radiasi

                           Pengion berlaku untuk
                           i.  Zat  radioaktif:  konsentrasi  aktivitas  dan  aktivitas  ≤  nilai  batas  pada

                              lampiran
                          ii.  Pembangkit radiasi pengion:
                               -  Dalam kondisi pengoperasian normal, laju dosis ekivalen ke segala arah

                                 ≤ 1 μSv/jam pada jarak 10 cm dari permukaan peralatan
                               -  Energy maksimum ≤ 5 keV

                          iii.  Peralatan  yang  mengandung  zat  radioaktf  untuk  barang  konsumen:  laju
                              dosis  ekivalen  awal  ≤  1  μSv/jam  pada  jarak  10  cm  dari  permukaan

                              peralatan.b

                    Peraturan  Pemerintah  ini  akan  dibahas  secara  rinci  dalam  materi  Perizinan

                    Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion.





                    2.  Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion

                        dan Keamanan Sumber Radioaktif

                        Peraturan Pemerintah  ini bertujuan  menjamin keselamatan  pekerja dan anggota

                        masyarakat,  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup,  dan  Keamanan  Sumber
                        Radioaktif.







                                     Peraturan Perundangan Ketenaganukliran, DPK – BRIN, 2023                                                                  | 9
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197